Infomalukunews.com, Ambon- Setahun sudah penyelidikan kasus dugaan korupsi miliaran rupiah Dana Desa Luhu, Kecamatan Huamual, audit kerugian negara kandas di meja Inspektorat Seram Bagian Barat (SBB).
Sementara, publik terus pesimis ke Polres SBB bahkan menanti ekspose selanjutnya dari penyelidikan ke penyidikan. Ada apa dengan lembaga pengawasan internal Pemda SBB yang di nahkodai Indra Maruapey itu.
Meski hasil korupsi ratusan juta yang dapat dikembalikan ke kas daerah disetor ke Bank BPDM Piru dengan nomor setor 47/STS/BPKAD/2025 pada 11 Juni 2025, itu belum seberapa jika diuji petik lebih mendalam.
Dugaan raibnya Dana Desa Luhu miliaran rupiah tersebut diduga menyeret Kades Luhu Abdul Gani Kaliky, Sekdes Amir Hatala, Kaur Perencanaan Abdul Kadir Warang, serta Bendahara Idrus Bugis dan Ketua BPD Irwan Warang itu, jadi sorotan masyarakat SBB akibat penyelidikannya mandek di inspektorat.
Selain itu, Polres SBB sudah lama menunggu hasil rilis kerugian negara dari inspektorat. Kepada awak media ini, Kasat Reskrim Polres SBB mengungkapkan bahwa pihaknya masih menanti hasil audit dugaan korupsi Dana Desa Luhu tersebut.
“Untuk perkembangan penyelidikan dugaan korupsi Dana Desa Luhu, kami masih menunggu hasil rilis kerugian negara dari pihak inspektorat”, ucap Kasat Reskrim, AKP Idris Mukaddar, S.Hi.
Ia mengaku sudah memanggil pihak-pihak terkait untuk diperiksa dan dimintai keterangan, namun saat ini pihaknya masih menunngu rilis kerugian negara dari inspektorat sesuai prosedur.
“Seluruh staf Desa sudah kami periksa, termasuk pihak BPD. Kami hanya menunggu rilis kerugian negara untuk diekspose ke tahap selanjutnya. Publik bersabar dan tetap apresiasi kami agar kasus ini ada titik terang dan secepatnya dituntaskan. Kami berharap secepatnya rilis kerugian negara dapat kami terima”, akuinya.
Selanjutnya, tokoh adat Luhu, Sulaiman Lisaholith mengatakan bahwa inspektorat SBB tidak profesional dalam menjalankan fungsinya. Ia menduga kalau inspektorat memperhambat proses penyelidikan dan melindungi kejahatan yang bersarang di Desa-Desa.
“Memang begitu kinerja inspektorat SBB, kami menilai sangat buruk, pantas saja Desa-Desa di SBB dari sisi manapun tidak maju dan tidak berkembang, padahal tiap tahun ADD/DD otomatis ditransfer, tapi sama saja Desa-Desa di SBB begitu-begitu saja”, kata Lisaholith kepada media ini, Selasa (20/1/2026).
Ia menduga inspektorat SBB melindungi pelaku korupsi Dana Desa Luhu serta memperlambat Penyelidik Polres SBB dengan cara mengambang hasil audit penyalahgunaan Dana Desa tersebut.
“Bukannya mengawasi kinerja perangkat Desa dan memberantas mafia Dana Desa, malah diduga inspektorat melindungi perangkat Desa bahkan memperlambat proses penyelidikan atas kasus korupsi Dana Desa Luhu ini”, ungkapnya.
Menurutnya, bukan saja inspektorat, ia menduga Bupati SBB Asri Arman dalang dibalik semua ini, atas keterlambatan proses penyelidikan kasus korupsi Dana Desa Luhu.
“Kami menduga Bupati SBB melindungi Kades Luhu dan staf Desa atas dugaan korupsi dana Desa Luhu. Kami menilai ada unsur politik balas budi atas pencalonan Bupati SBB tahun 2024 lalu”, ujarnya.
Dirinya berharap pihak Polres SBB tetap profesional dalam memberantas mafia Dana Desa di SBB terutama di Desa Luhu serta tidak tebang pilih, ini menyangkut uang rakyat dan kejahatan kelompok yang terstruktur.
“Publik berharap Polres SBB segera tuntaskan mafia Dana Desa Luhu ini, Pasalnya, puluhan miliar Dana Desa Luhu itu tidak tersentuh oleh masyarakat Desa Luhu, melainkan masuk ke kantong kelompok yang bertopeng perangkat Desa. Publik terus mengawal proses penyelidikan kasus korupsi Dana Desa Luhu tersebut”, pungkasnya.
