Infomalukunews,com. Ambon–Menyeruak ke Permukaan Publik dataran Seram semakin dilirik menjadi Lahan investasi, entah dari pada pemerintah maupun pihak swasta, hal ini tentulah memberikan presentasi penerimaan dari publik tidak hanya secara positif namun juga banyak pihak yang bertolak belakang terhadap hal dimaksud.
Terlihat jelas kepada Masyarakat Kabupaten Maluku tengah, pemilik tanah ulayat sejak Pra kemerdekaan. Fokusnya di Jazirah Seram Selatan mulai terganggu akibat penyerobotan lahan oleh Pemerintah, sehingga reaksi penolakan mulai dikeluarkan dari pada masyarakat adat setempat, setali tiga uang dengan Penolakan serupa pula di lahan jazirah elpaputih pun ingin direbut dan dijadikan sebagai Lahan Sawit.
Reaksi Keras itu disampaikan Oleh Faisal S Hayoto Ketua DPD KNPI Provinsi Maluku, dirinya Mengungkapkan kepada awak media bahwasanya Masalah Agraria setiap kali seringkai terjadi dan merugikan masyarakat kecil apabila berhadapan dengan korporasi ataupun Pemerintah.
Hayoto pun memberikan pesan bagi Bupati Maluku Tengah maupun Gubernur Maluku yang baru saja dilantik, agar tidak terjebak dalam mendistorsi nilai adat-istiadat yang telah ada sebelum negara ini ada dengan Memberikan Akses perijinan dan tidak pro Kepada Rakyat yang telah mempercayakam kedaulatan Alam dan Manusia yang hidup di Provinsi Maluku dan terkhususnya Kabupaten Maluku tengah.
Sementara itu, Echal menyatakan kepada Anggota DPRD Maluku Tengah, sekiranya dapat memeras isi kepala untuk Mengatur Regulasi yang berpihak Pada Kepentingan Rakyat, karena Dirinya mengakui bahwa sampai dengan saat ini peraturan daerah yang lebih spesifik mengatur tentang hak ulayat adat Kabupaten Maluku tengah belum konprehesif menjawab kebutuhan masyarakat itu sendiri.
Diketahui bersama bahwa sepuluh negeri yang ada di seram selatan melakukan penolakan terhadap pemasangan patok penetapan Hutan Produksi Konservasi (HPK) di atas tanah mereka. Pemasangan patok oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Maluku ini telah memicu kemarahan dan penolakan luas dari masyarakat adat setempat.
“Saya Selaku Anak Negeri Jazirah Seram Selatan Mengutuk Keras Setiap Oknum maupun kelompok yang mencoba memuluskan Kepentingan yang tidak selaras dengan masyarakat,kami secara kelembagaan DPD KNPI Provinsi Maluku siap-sedia Menjadi Kawan Berpikir Bagi Pemerintah agar tidak menciderai rakyat yang seharusnya berada dalam lindungan pemerintah sesuai amanat Undang-Undang,” pungkas Echal.
Menutup percakapannya Hayoto Berjanji apabila kedepan konflik agraria yang berkecamuk saat ini di Maluku tengah tidak di santuni secara baik.
“DPD KNPI Maluku Akan menjadi Garda Terdepan dalam Class Action dalam Perjuangan Rakyat,” tutupnya. (IM-06).
