Infomalukunews.com-Namrole: Bupati Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Safitri Malik Soulisa berharap penyelenggaraan pembangunan di tahun 2025 mendatang lebih terarah, terukur dan akuntabel untuk menjawab isu-isu yang ada.
Harapan itu disampaikan bupati perempuan pertama di Maluku itu, dalam sambutannya pada acara forum konsultasi publik rancangan awal RKPD Tahun 2024 di Aula Kantor Bupati setempat, Kamis, 21/3/2024.
Menurut Bupati, penyelenggaraan forum konsultasi publik penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Bursel tahun 2025 ini, merupakan momen yang sangat strategis.
“Penting bagi kita untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan rencana pelaksanaan pembangunan yang mampu menjawab isu-isu strategis saat ini,” katanya.
Masih menurut Bupati, tahun 2025 merupakan tahun kelima dalam penyusunan RKPD, bagi kepemimpinan Safitri Malik Soulisa dan Gerson Elieser Selsily selaku bupati dan wakil bupati periode 2021-2026 dalam upaya pencapaian visi yaitu,
“Mewujudkan kemandirian Buru Selatan secara berkelanjutan sebagai kabupaten yang rukun berbasis agro-marine.
“Penyusunan RKPD 2025 harus lebih cermat dan terintegrasi, serta mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat secara tepat dan strategis,” tutur bupati.
Lanjut politisi perempuan PDIP ini, output dari kegiatan (red, konsultasi publik) diharapkan, dapat menjadi media komitmen seluruh stakeholder dan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Karena hal tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penyusunan RAPBD sebagai pedoman dan penyusunan KUA serta PPAS.
Dijelaskan bupati, mengacu pada arah pembangunan berdasarkan RKP Nasional, RKPD Provinsi Maluku, RPJMD Kabupaten Buru Selatan 2021-2026, maka tema pembangunan kabupaten Buru Selatan tahun 2025 adalah,
“Penguatan pembangunan infrastruktur wilayah dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi, reformasi birokrasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat,”.
Maksud dari teman tersebut dikatakan bupati, adalah inovasi pendanaan dan pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah.
“Dimana kita ketahui bersama bahwa alokasi anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pusat melalui dana transfer uang (DTU) sangat terbatas,”ujar Bupati.
Ditambahkan bupati, untuk pemerataan pembangunan lanjutnya, infrastruktur di daerah masih belum terealisasi dengan baik harus membutuhkan kerja keras dan kerja sama dari seluruh stakeholder, terutama OPD-OPD teknis untuk dapat membuka komunikasi dengan kementrian atau lembaga teknis terkait, guna mendapatkan dukungan dana untuk akselerasi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Buru Selatan.
“Percepatan pembangunan di wilayah kabupaten Bursel dapat kita menghubungkan konektivitas antar wilayah dan antar desa yang membuka akses keterisolasian. Sehingga layanan produktivitas barang jasa dan daya saing sektor ekonomi meningkat,” tambanya.
Inovasi daerah dapat terus tercipta serta pelayanan publik kepada masyarakat dapat terlaksana dan kesejahteraan masyarakat tercapai. Maka tahun 2025 pemerintah daerah mengangkat 5 prioritas pembangunan daerah yaitu,
1. Tata kelola birokrasi
2. Penurunan angka Kemiskinan
3. Peningkatan struktur perekonomian yang kokoh
4. Peningkatan kualitas hidup dan
5. Pengembangan sarana dan prasarana wilayah.
“Saya minta semua pimpinan OPD serta seluruh stakeholder untuk berpikiran terbuka memiliki visi ke depan, terintegrasi dan inovatif,” pinta bupati. (IM-RAM)
