IM-Ambon-Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (Ampera) Maluku, melakukan aksi demostran didepan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Jl. Sultan Hairun. Kamis 25/05/23.
Aksi ini dengan tujuan mendesak Kejati Maluku agar segera tersangkakan Plh Setda Bursel Umar Mahulete dalam kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Desa (Simdes). di Kabupaten Buru Selatan.
Dalam aksi tersebut Ampera berharap agar masalah diselesaikan dengan produk Hukum.
“Kami dari Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (Ampera) Maluku, meminta agar masalah ini betul-betul diselesaikan dengan produk Hukum.” teriaknya saat orasi
Dia katakan, masalah ini ketika tidak digubris maka Kejati Maluku telah cacat hukum dalam mengadili kasus dugaan korupsi Aplikasi Simdes yang di tanda tanggani oleh CV. Ziva Pazia.
Ardis berharap, Kejati Maluku mampu menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya.
Selaku pimpin Kordinator Lapangan (Korlap) Ardis L, saat melakukan aksi di depan kantor Kejati Maluku itu juga disertai beberapa bukti kasus korupsi Aplikasi Simdes.id yang dilakukan oleh Plh Setda Burse yang tertara di dalam poin tuntutannya.
“Pada Tahun 2019 Aplikasi Simdes.id dikerjakan oleh CV. Ziva Piazia tidak sesuai dengan kondisi lapangan dan ternyata ada penyelewengan anggaran.” ungkap Ardis
Lanjutnya, Sesuai dengan nota dari pihak CV.Zivia Pazia setiap desa menyetor harga aplikasi sebesar Rp 30.000.000 dan mematok harga aplikasi tersebut sebesar 17.500.000 dan beberapa peyediaan komputer/Leptop sebesar 10.000.000 dan Bimtek 2.500.000,
“Dari penyetoran sebesar Rp 30.000.000 perdesa dikenai pajak PPN 10% Sebesar 2.727.272 dan PPH sebesar Rp 409.090, Anggaran tersebut disembunyikan oleh Mantan Kadis PMD yang menjabat sebagai Plt Setda Buru Selatan dan membuat kerugian Daerah.” jelas dia
Dia katakan, dari aplikasi Simdes.id tidak jelas dan anggaran itu disembunyikan bahkan masuk pada kantong pribadi dan masalah ini pada tahun 2019.
Anggaran untuk penyetoran itu dalam pembelanjaan Komputer/Leptop tidak ada dan alat-alat tersebut rusak dan tidak digunakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) memaksakan seluruh kepala Desa untuk menyetor uang sebesar 30 juta yang bersumber dari dana Desa (DD) & Alokasi Dana Desa (ADD).” tandasnya.
Maka dari itu, Ampera Maluku berharap, Kejati Maluku agar serius untuk menengani masalah ini dan segera tersangkakan Umar Mahulette.
Menanggapi hal itu, Kasi Penkun dan Humas Kejati Maluku Wahyudi Kareba, mengatakan.
“Terima kasih atas dukungan para peserta aksi unras, kami Tim Penyidik Kejati Maluku telah bekerja keras hingga sampai saat ini untuk memenuhi unsur Pasal 184 KUHAP mengenai pembuktian dalam perkara tersebut.” jelasnya
Menurutnya, jika ada dukungan tambahan data yang ingin disampaikan maka kami akan berterima kasih.
“Kejaksaan tidak akan terintervensi oleh kepentingan apapun dan tidak akan main-main sampai perkara ini rampung dan dilimpahkan ke Pengadilan.” pungkas Kareba. (IM-Kiler)
