Infomalukunews.com,Ambon – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ia memastikan tidak akan memberikan perlindungan kepada aparatur pemerintahan yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk tindak pidana korupsi.
Penegasan tersebut disampaikan Hendrik saat menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Gedung Islamic Center, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas serta mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintahan.
Dalam agenda tersebut, dilakukan pembacaan komitmen bersama oleh Gubernur Maluku dan Gubernur Maluku Utara, didampingi pimpinan DPRD, para bupati dan wali kota, serta pimpinan DPRD kabupaten/kota dari kedua provinsi.
Komitmen itu kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan bersama yang melibatkan perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Hendrik menjelaskan, rapat koordinasi tersebut merupakan kelanjutan dari rangkaian kegiatan bersama KPK dan Kemendagri yang secara khusus membahas pembenahan tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi di daerah.
Sejumlah sektor menjadi perhatian serius, di antaranya pengelolaan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, pengadaan barang dan jasa, penyaluran dana hibah, hingga potensi konflik kepentingan dan afiliasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, evaluasi dan pendampingan dari lembaga terkait menjadi peringatan dini bagi seluruh penyelenggara pemerintahan agar lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran dan menjalankan kewenangannya.
“Sebagai gubernur, saya memiliki komitmen yang sangat kuat. Bahkan tadi saya sampaikan kepada KPK, tahun depan silakan datang kembali untuk melakukan review. Kita ingin memastikan ada peningkatan dalam tata kelola pemerintahan daerah,” tegas Hendrik kepada awak media.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk insan pers, dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Hendrik menyebut, pembangunan Maluku tidak bisa hanya dibebankan kepada gubernur, tetapi membutuhkan kerja sama seluruh aparatur pemerintahan dengan visi dan komitmen yang sama.
Lebih jauh, Gubernur menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan mentoleransi pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan. Apabila kesalahan yang sama masih terjadi setelah diberikan peringatan dan evaluasi, aparat penegak hukum dipersilakan mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum.
“Kita sudah mendapatkan early warning system atau sistem peringatan dini yang sangat serius. Karena itu, kalau ke depan masih terjadi kesalahan atau pelanggaran yang sama, silakan dilakukan penindakan. Kita tidak akan melindungi siapa pun,” tandasnya.
Khusus terkait pengelolaan pokir DPRD dan dana hibah, Hendrik mengingatkan agar seluruh proses dilaksanakan berdasarkan mekanisme dan peraturan perundang-undangan. Ia menegaskan tidak boleh ada penyimpangan maupun kepentingan pribadi atau kelompok yang mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Pada kesempatan itu, Hendrik turut menyampaikan apresiasi kepada KPK, Kemendagri, BPKP, dan LKPP atas pendampingan serta evaluasi yang diberikan kepada pemerintah daerah.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Dr. Kastorius Sinaga, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Dr. Cheka Virgowansyah, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI Dr. Ely Kusumastuti, serta perwakilan BPKP dan LKPP.
Hadir pula pimpinan DPRD Provinsi Maluku dan Maluku Utara, para bupati dan wali kota, sekretaris daerah, pimpinan DPRD kabupaten/kota, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dari kedua provinsi.
Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku berharap penguatan pengawasan dan pembenahan tata kelola pemerintahan dapat memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan secara transparan dan bertanggung jawab, sehingga setiap rupiah uang negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.(red)






