Infomalukunews.com,Ambon – Komisi I DPRD Provinsi Maluku menegaskan komitmennya untuk mengawal secara serius proses hukum kasus dugaan penganiayaan yang berujung pada meninggalnya Pratu Andi Syarif Bugis, prajurit TNI asal Maluku yang bertugas di Brigif 26/Gurana Piarawaimo (GP), Teluk Bintuni, Papua Barat, di bawah jajaran Kodam XVIII/Kasuari.
Pengawalan tersebut dilakukan guna memastikan kasus yang menimpa korban mendapat penanganan sesuai ketentuan hukum serta memberikan kepastian keadilan bagi keluarga yang ditinggalkan.
Ketua Komisi I DPRD Maluku, Solichin Buton, menyampaikan hal itu usai pertemuan dengan Kasdam XV/Pattimura, Selasa (27/10/2026). Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat resmi DPRD Maluku kepada Pangdam XV/Pattimura terkait aspirasi keluarga korban dan aksi demonstrasi yang sebelumnya digelar untuk menuntut keadilan.
Solichin mengatakan, DPRD Maluku secara khusus meminta Pangdam XV/Pattimura membangun koordinasi intensif dengan Pangdam XVIII/Kasuari, mengingat peristiwa tersebut terjadi di wilayah kewenangan Kodam XVIII/Kasuari.
“Kami meminta agar Pangdam Pattimura berkoordinasi dengan Pangdam XVIII/Kasuari agar kasus ini diproses sesuai hukum yang berlaku. Korban adalah orang Maluku yang bertugas dan mengabdi kepada negara, tetapi mengalami penganiayaan hingga meninggal dunia,” tegas Solichin.
Menurutnya, peristiwa yang menimpa Pratu Andi Syarif Bugis tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa. DPRD Maluku menilai, setiap prajurit yang menjalankan tugas negara berhak mendapatkan perlindungan dan keadilan, sehingga penanganan perkara harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Dalam pertemuan tersebut, Kasdam XV/Pattimura juga menyampaikan bahwa koordinasi dengan Pangdam XVIII/Kasuari telah dilakukan dan proses hukum atas kasus tersebut sedang berjalan.
Meski demikian, Komisi I DPRD Maluku menekankan agar perkembangan penanganan perkara terus dipantau. DPRD tidak ingin proses hukum hanya berhenti pada tahapan penyelidikan maupun administrasi, tetapi harus berujung pada kejelasan hukum bagi keluarga korban.
“Kami sudah meminta agar proses hukumnya terus dimonitor. Kami juga meminta supaya perkembangan penanganan kasus ini dilaporkan kepada DPRD, sehingga kami mengetahui sejauh mana prosesnya dan bisa menyampaikan perkembangannya kepada keluarga korban dan publik,” ujarnya.
Selain menyoroti proses pidana, DPRD Maluku turut meminta agar penegakan kode etik terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat juga dilakukan sesuai ketentuan internal TNI.
Solichin, yang merupakan legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menyebutkan bahwa penjelasan lebih lanjut mengenai perkembangan perkara, termasuk proses etik, akan dikoordinasikan dengan Pangdam XVIII/Kasuari.
Ia memastikan Komisi I DPRD Maluku akan terus menjalin komunikasi dengan jajaran TNI untuk mengawal penyelesaian kasus tersebut hingga tuntas.
“Kami akan terus mengawal proses hukum ini. Yang terpenting, kasusnya ditangani sesuai aturan yang berlaku dan keluarga korban mendapatkan kejelasan serta keadilan,” pungkasnya.
DPRD Maluku berharap penanganan perkara ini dapat memberikan kepastian hukum bagi keluarga Pratu Andi Syarif Bugis sekaligus menjadi wujud penghormatan terhadap hak dan martabat setiap prajurit yang mengabdikan diri kepada negara.(red)
