Infomalukunews.com,Ambon – Warga Negeri Samasuru, Kecamatan Elpaputi, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), melakukan aksi pemalangan Jalan Trans Seram, Senin (14/9/2026).
Pemalangan jalan yang menjadi akses penghubung antardaerah tersebut dilakukan sebagai bentuk protes masyarakat terhadap persoalan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sejumlah sekolah yang berada di wilayah Negeri Samasuru.
Warga mempersoalkan data administrasi pendidikan yang mencatat sejumlah sekolah di wilayah tersebut masuk dalam Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), sementara secara kewilayahan sekolah-sekolah tersebut berada di Negeri Samasuru, Kabupaten Maluku Tengah.
Masyarakat menilai persoalan tersebut telah berlangsung cukup lama dan hingga kini belum memperoleh penyelesaian yang memberikan kepastian serta keadilan bagi masyarakat Samasuru.
Pantauan media ini, Senin pagi, warga mulai memadati badan Jalan Trans Seram sejak sekitar pukul 09.00 WIT. Massa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah agar segera memberikan kejelasan terkait status administrasi sekolah yang mereka persoalkan.
Tokoh pemuda Samasuru, Lukas Waileruny, dalam orasinya mengatakan, aksi tersebut merupakan bentuk perjuangan masyarakat yang telah berlangsung selama 16 tahun.
“Kami berdiri di depan jalan untuk menyerukan keadilan. 16 tahun kita minta keadilan,” teriak Lukas di hadapan massa aksi.
Ia menegaskan, masyarakat Samasuru merasa kecewa karena persoalan yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun belum juga mendapatkan penyelesaian.
“Hari ini kita menyatakan sikap kepada pemerintah. Kita melawan pemerintah dengan tuntutan, berikan keadilan itu kepada kami jika keadilan itu masih ada di dalam negara ini,” tegasnya.
Lukas kembali meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap tuntutan masyarakat yang menurutnya telah disampaikan selama 16 tahun.
“Berikan sedikit keadilan kepada kami jika keadilan itu masih ada di dalam negara ini,” serunya.
Aksi pemalangan tersebut mendapat pengamanan dari aparat Kepolisian setempat. Hingga siang hari, situasi di lokasi dilaporkan berlangsung aman, tertib dan damai.
Warga berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait segera menyelesaikan persoalan Dapodik tersebut. Mereka juga meminta adanya kepastian administrasi pendidikan agar persoalan yang telah menjadi polemik selama bertahun-tahun tidak terus berlarut.
Masyarakat Samasuru menegaskan, aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan tuntutan agar persoalan yang menyangkut status administrasi sekolah dapat segera mendapatkan solusi yang jelas.(IM-03)
