Kapolres SBB Responsif, Pemuda Diminta Kawal Hukum Bukan Menghakimi

- Publisher

Wednesday, 8 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Infomalukunews.com. Seram Bagian Barat, Maluku – Tokoh masyarakat SBB, Marsel Maspaitella, menilai bahwa kinerja Kapolres Seram Bagian Barat (SBB) hingga saat ini masih menunjukkan sikap responsif terhadap berbagai pengaduan masyarakat. Ia menegaskan bahwa penilaian terhadap kinerja aparat penegak hukum harus dilakukan secara objektif dan menyeluruh, bukan berdasarkan asumsi atau tekanan opini yang berkembang di tengah publik.

Menurutnya, wacana yang mendorong evaluasi hingga pencopotan Kapolres SBB perlu disikapi secara bijak dan proporsional. Ia menilai, menjadikan satu kasus sebagai tolok ukur utama dalam menilai kinerja Kapolres merupakan pendekatan yang tidak rasional. Maspaitella secara tegas menyoroti bahwa kasus pembakaran ekskavator tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator untuk menghakimi kinerja kepolisian secara keseluruhan.

Kapolres SBB AKBP Andi Zulkifli S.I.K,M.M, tetap bekerja dan cukup responsif terhadap setiap pengaduan masyarakat. Penilaian harus objektif, tidak bisa hanya bertumpu pada satu kasus lalu menyimpulkan kinerja secara keseluruhan,” ujar Maspaitella.

Ia menjelaskan bahwa dalam praktik penegakan hukum, terdapat banyak variabel yang mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan suatu perkara. Oleh karena itu, publik diminta untuk tidak terburu-buru menarik kesimpulan tanpa melihat keseluruhan aspek yang ada.

“Menjadikan kasus pembakaran ekskavator sebagai barometer utama untuk mengevaluasi bahkan mendorong pencopotan Kapolres adalah indikator yang tidak rasional. Itu tidak mencerminkan penilaian yang adil,” tegasnya.

Lebih lanjut, Maspaitella mengajak seluruh elemen pemuda di SBB untuk tidak bersikap apatis terhadap dinamika penegakan hukum. Ia menekankan bahwa pemuda memiliki peran penting sebagai kontrol sosial yang konstruktif, dengan cara mengawal proses hukum secara objektif, bukan justru menghakimi tanpa dasar yang jelas.

“Pemuda jangan apatis. Fungsi kita adalah mengawal penegakan hukum agar tetap profesional, bukan menghakimi tanpa dasar. Kritik boleh, tapi harus berbasis fakta,” katanya.

Di sisi lain, ia juga mengakui bahwa masih terdapat sejumlah kasus yang belum terselesaikan atau terkesan mandek. Namun demikian, ia menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak hanya terjadi di tingkat Polres SBB, melainkan juga ditemukan di beberapa Polsek.

“Kasus mandek bukan hanya di Polres SBB, tetapi juga di Polsek. Karena itu kita dorong penyidik melalui Kasat Reskrim agar lebih semangat dan maksimal dalam menyelesaikan perkara,” ujarnya.

Menurut Maspaitella, dorongan dari masyarakat, khususnya elemen pemuda, merupakan bagian dari fungsi kontrol yang sangat penting dalam mendorong penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan. Ia berharap sinergi antara masyarakat dan aparat penegak hukum dapat terus diperkuat demi menciptakan kepastian hukum di wilayah SBB.

Di akhir pernyataannya, ia kembali menegaskan bahwa evaluasi terhadap kinerja aparat kepolisian merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, evaluasi tersebut harus dilakukan secara objektif, adil, dan berdasarkan indikator yang jelas, bukan karena tekanan opini sesaat.

“Evaluasi itu penting, tapi harus objektif dan profesional. Jangan karena opini sesaat lalu kita menghakimi. Yang kita butuhkan adalah penegakan hukum yang kuat dan berkeadilan,” tutupnya.(IM-03)

Berita Terkait

Bangun Generasi Berakhlak, DPD PAN Kepulauan Aru Bantu Pembangunan Musala Al-Ikhlas SMPN 2 Dobo
MPLS Ramah 2026 SMP Negeri 1 Dobo Resmi Ditutup, Wujudkan Sekolah Aman, Nyaman, Menyenangkan, dan Berkarakter
Brigjen Pol. Arif Budiman Resmi Jabat Wakapolda Maluku, Kapolda: Kepemimpinan Baru Jadi Energi Penguatan Stabilitas dan Pelayanan Publik
H-4 E-SPORTS KAPOLRI CUP 2026 DREAM TO BECOME, Polda Maluku Finalisasi Persiapan Bersama ESI untuk Cetak Talenta Digital Berprestasi
KEJARI SBB BONGKAR DUGAAN KORUPSI SPPD FIKTIF 2021, HOTEL DI DKI JAKARTA DITELUSURI, GILIRAN OKNUM ANGGOTA DPRD DIPERIKSA
Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat Eksekusi Mantan Kadis Sosial, Terpidana Korupsi Bansos Covid-19 Rp4,2 Miliar
LKBH DPN PERMAHI Minta Pengusutan Dugaan Korupsi di Kejaksaan Agung Dilakukan Secara Profesional.
DPRD Bursel Gelar RDP Bersama BKPSDM
Berita ini 105 kali dibaca

Berita Terkait

Saturday, 11 July 2026 - 16:12 WIT

Bangun Generasi Berakhlak, DPD PAN Kepulauan Aru Bantu Pembangunan Musala Al-Ikhlas SMPN 2 Dobo

Saturday, 11 July 2026 - 15:28 WIT

MPLS Ramah 2026 SMP Negeri 1 Dobo Resmi Ditutup, Wujudkan Sekolah Aman, Nyaman, Menyenangkan, dan Berkarakter

Saturday, 11 July 2026 - 14:44 WIT

Brigjen Pol. Arif Budiman Resmi Jabat Wakapolda Maluku, Kapolda: Kepemimpinan Baru Jadi Energi Penguatan Stabilitas dan Pelayanan Publik

Saturday, 11 July 2026 - 08:21 WIT

H-4 E-SPORTS KAPOLRI CUP 2026 DREAM TO BECOME, Polda Maluku Finalisasi Persiapan Bersama ESI untuk Cetak Talenta Digital Berprestasi

Saturday, 11 July 2026 - 02:28 WIT

KEJARI SBB BONGKAR DUGAAN KORUPSI SPPD FIKTIF 2021, HOTEL DI DKI JAKARTA DITELUSURI, GILIRAN OKNUM ANGGOTA DPRD DIPERIKSA

Berita Terbaru