INFOMALUKUNEWS.COM, AMBON,– Pemilu serentak 2024 menjadi tantangan besar dalam hal pengawasan untuk memastikan pelaksanaan demokrasi berjalan lancar dan transparan.
Kegiatan evaluasi pembentukan serta kinerja pengawas adhoc dalam pemilihan serentak tahun 2024 dipusatkan dilantai 5 ballroom Hotel Manise Ambon. Sabtu, 1/2/25
Dalam sambutan, yang wakili oleh Daim Baco Rahawaring mengatakan kegiatan evaluasi ini perlu dan penting dilakukan agar menjadi bahan evaluasi kedepan.
Lebih lanjut, Daim Baco Rahawaring, Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Maluku menyatakan pengawas adhoc, yang memiliki peran penting dalam mengawasi proses pemilihan di tingkat kecamatan hingga kelurahan, telah melaksanakan tugas mereka dengan penuh dedikasi.
“Namun, evaluasi kinerja mereka menunjukkan beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki guna meningkatkan efektivitas pengawasan,” ujarnya.
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pengawas adhoc adalah kekurangan pelatihan yang mendalam terkait aturan dan prosedur pemilu yang terus berkembang. Meskipun telah ada pelatihan awal, banyak pengawas yang merasa kesulitan dalam menghadapi situasi kompleks di lapangan, seperti potensi kecurangan atau permasalahan administrasi. “Terang Daim.
Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dalam hal anggaran maupun jumlah personel, sering kali membatasi kemampuan pengawas adhoc untuk memantau setiap tahapan pemilu dengan seksama.
“Ada beberapa daerah bahkan melaporkan bahwa pengawas kesulitan menjangkau semua TPS secara efektif. Maka kedepan harus perlu di tingkatkan pengawasan lagi,”
Menurutnya, untuk meningkatkan kinerja pengawas adhoc pada pemilu mendatang, perlu ada pelatihan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, serta peningkatan jumlah dan kualitas personel.
Pemerintah dan penyelenggara pemilu juga diharapkan untuk memberikan dukungan logistik yang lebih baik, sehingga pengawas adhoc dapat menjalankan tugas mereka dengan optimal.
Perbaikan-perbaikan ini sangat penting agar pemilu serentak pada tahun mendatang dapat berjalan dengan transparan dan adil, serta memberikan kepercayaan lebih besar kepada masyarakat terhadap proses demokrasi di Maluku dan di Indonesia. (IM-GB)
