Infomalukunews.com, AMBON,PPID, – Penantian panjang masyarakat negeri Amahusu untuk memiliki pemimpin defenitif akhirnya terjawab dengan dilantiknya Mezaac Maurits Silooy sebagai Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) masa bakti 2025 – 2033 oleh Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, Selasa (29/7/25), di Depan Kantor Negeri Amahusu.
“Ini menandai penantian panjang anak – anak adat Negeri Amahusu kurang lebih 10 tahun. Artinya kita bersyukur bersama karena dalam upaya menjawab masyarakat adat, hari ini raja negeri telah hadir,” kata Wali Kota dalam sambutannya
Dirinya menjelaskan, dalam tanggungjawab menghadirkan KPN defentif, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon tidak menetapkan target, lantaran Pemerintah berproses sesuai aturan yang berlaku.
“Pemkot tidak akan pernah mencampuri urusan adat masing – masig negeri yang kami lakukan adalah memfasilitasi, membantu, menyelesaikan perosalan yang terjadi dengan cara memastikan seluruh proses yang berlangsung tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, serta menjamin semua proses dilakukan seusuai aturan,” ungkapnya.
Olehnya itu, Wali Kota meminta masyarakat Amahusu untuk dapat menerima Silooy sebagai KPN sekaligus Kepala Pemangku Adat, sebab menurutnya kehadiran raja tidak hanya sebagai simbol untuk memenuhi ketentuan adat atau Peraturan Daerah (Perda), tetapi harus dapat memelihara nilai – nilai adat yang diwariskan oleh leluhur.
Kepada Badan Saniri Negeri, Wattimena berpesan agar dapat membangun kerjasama yang baik dengan raja/KPN sebagai mitra, dalam melakukan tugas –tugas pengawasan agar daopat memastikn seluruh kebijakan dapat dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
“Kepada Masyarakat negeri ada tanggunggjawab kita bersama memastikan proses pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, berjalan dengan baik,” tambahnya.
Secara Khusus kepada KPN Amahusu yang baru dilantik, Wali Kota berharap agar melakukan konsolidasi, merangkul semua pihak serta dapat melaksanakan tugas dengan baik dengan menjadikan jabatan ini sebagai amanah untuk melayani.
“Hindari tindakan yang arogan dan mementingkan kepentingan kelompok, ingatlah diatas KPN ada camat, ada wali kota, jadi bekerjalah dengan baik untuk memastikan Amahusu maju,” terangnya.
Wali Kota menandaskan, dalam proses ini tentu ada pihak yang belum dapat menerima atau belui puas, olehnya itu dirinya mempersilahkan agar menempuh jalur hukum
“Saya katakan mari taat aturan, kalau tidak terima, silahkan digugat, tapi jangan bikin kacau negeri sebab sudah terlalu lama negeri Amahusu mengharapkan Raja/KPN defenitif,” pungkasnya. (MCAMBON)
