Infomalukunews.com, Dobo,Dobo- pemuda asal Kabupaten Kepulauan Aru, Onggo Labok, melayangkan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa. Surat tersebut berisi kritik keras terhadap pelaksanaan otonomi daerah yang dinilai belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah Kepulauan Aru.
Dalam surat terbukanya tertanggal 25 April 2026 dari Dobo, Onggo menyampaikan kekecewaannya terhadap penyelenggaraan otonomi daerah yang menurutnya tidak berjalan sesuai semangat desentralisasi, terutama di daerah kepulauan seperti Aru.
Ia menilai selama kurang lebih 30 tahun pelaksanaan otonomi daerah, pembangunan infrastruktur di Kepulauan Aru masih jauh dari harapan dan terjadi kesenjangan dibanding daerah lain.
“Secara pribadi saya sangat kecewa dengan proses penyelenggaraan otonomi daerah yang berjalan tidak sesuai regulasi serta tidak ada asas kemanfaatan bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di Kabupaten Kepulauan Aru,” tulis Onggo dalam surat tersebut.
Menurutnya, tema Hari Otonomi Daerah ke-30 tahun 2026 yakni Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita perlu dibuktikan secara nyata, bukan hanya slogan semata.
Ia mempertanyakan makna penguatan sinergi pusat dan daerah serta peningkatan kemandirian daerah jika daerah kepulauan masih mengalami berbagai keterbatasan.
Soroti Dana Transfer dan Kewenangan Daerah
Dalam surat itu, Onggo meminta pemerintah pusat dan provinsi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi otonomi daerah agar benar-benar memberi manfaat bagi kabupaten/kota, khususnya wilayah kepulauan.
Ia menyoroti pentingnya percepatan transfer dana seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang tepat waktu dan sesuai kebutuhan daerah. Menurutnya, keterlambatan transfer anggaran dapat melumpuhkan pelayanan dasar dan menghambat pembangunan daerah.
Selain itu, ia juga meminta sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, karena banyak aturan yang dinilai tumpang tindih dan menyulitkan daerah dalam mengambil keputusan strategis bagi masyarakat.
Minta Gubernur Fokus Membina, Bukan Intervensi
Kepada Gubernur Maluku, Onggo menegaskan agar menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bukan mengambil alih kewenangan kabupaten/kota.
“Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat wajib membina, bukan mengintervensi kewenangan kabupaten atau kota. Harus kuatkan peran koordinasi untuk Kepulauan Aru, bukan sentralisasi di provinsi,” tegasnya.
Ia juga meminta alokasi anggaran yang berkeadilan bagi Kabupaten Kepulauan Aru, terutama untuk pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas laut, kesehatan, dan pelayanan publik di wilayah 3T.
Harapan Menuju Indonesia Emas 2045
Di akhir suratnya, Onggo menegaskan bahwa otonomi daerah yang berkualitas menjadi salah satu kunci menuju Indonesia Emas 2045.
“Majunya daerah akan menguatkan negara. Itu harus dimulai dari Timur Indonesia,” tulisnya.
Surat terbuka tersebut kini menjadi perhatian masyarakat Aru dan dinilai mewakili aspirasi banyak warga di wilayah kepulauan yang selama ini menantikan pemerataan pembangunan dan pelaksanaan otonomi daerah secara adil.(IM-03)
