Infomalukunews.com. Ambon – Pemuda Muhammadiyah Maluku mengingatkan seluruh pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Maluku agar lebih berhati-hati dan menjalankan program secara transparan, profesional, serta sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Peringatan itu disampaikan menyusul mencuatnya kasus hukum yang menyeret Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI di tingkat pusat.
Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Maluku, Wandri Makasar Kepada mediaini,Kamis (4/6/2026). menegaskan bahwa pasca kejagung Menahan Mantan Kepala BGN RI Dadan Hindayana dan rekan- rekan di pusat Rabu, (3/6/2026) maka BPK harus segera melakukan Audit Total pihak pengelola MBG Di daerah.
“Kasus yang terjadi di tingkat pusat harus menjadi pelajaran penting. Pengelola dapur MBG di Maluku harus lebih ekstra hati-hati dalam mengelola anggaran, pengadaan bahan makanan, pelaporan administrasi, maupun distribusi makanan kepada penerima manfaat,” tegas Wandri.
Menurutnya, program MBG merupakan program strategis nasional yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, khususnya pemenuhan gizi anak-anak sekolah. Karena itu, seluruh proses pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka untuk diawasi.
Pemuda Muhammadiyah Maluku menilai pengawasan yang ketat sangat diperlukan guna mencegah potensi penyimpangan anggaran maupun penyalahgunaan kewenangan. Setiap dana yang dialokasikan negara untuk program tersebut harus benar-benar digunakan demi kepentingan masyarakat.
“Kami meminta seluruh pengelola MBG siap diaudit dan diawasi kapan saja. Jangan ada ruang bagi penyimpangan yang dapat merugikan negara maupun masyarakat penerima manfaat,” ujarnya.
Selain itu, Pemuda Muhammadiyah Maluku mendorong pemerintah daerah, aparat pengawasan internal, dan aparat penegak hukum untuk melakukan monitoring secara berkala terhadap seluruh dapur MBG yang beroperasi di Maluku.
Menurut Wandri, langkah tersebut penting untuk memastikan kualitas makanan, standar pelayanan, serta tata kelola keuangan berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan pemerintah.
Ia juga meminta pengelola MBG mengedepankan prinsip keterbukaan kepada publik, termasuk terkait penggunaan anggaran, jumlah penerima manfaat, hingga mekanisme pengadaan bahan pangan.
“Jangan sampai program yang sangat baik ini tercoreng oleh ulah segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab. MBG harus menjadi instrumen peningkatan kualitas sumber daya manusia, bukan menjadi ladang penyimpangan,” tegasnya.
Pemuda Muhammadiyah Maluku turut mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi pelaksanaan program MBG di daerah masing-masing. Partisipasi publik dinilai menjadi salah satu kunci dalam menciptakan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Dengan pengawasan yang kuat dari seluruh pihak, Pemuda Muhammadiyah Maluku berharap program Makan Bergizi Gratis di Maluku dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi generasi muda serta masa depan bangsa.(IM-06)
