Infomalukunews,com. Ambon—Dugaan keterlibatan keluarga Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dalam pengaturan proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2025 kembali menguat. Minggu (16/11/2025).
Hal ini, menyebabkan lemahnya transparansi dan minimnya pengawasan dalam tata kelola proyek pemerintah di daerah.
Informasi keterlibatan dua anggota keluarga Bupati yang disebut mengatur jalannya tender pada Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan bukan hanya sekadar isu kedekatan kekuasaan.
Jika benar, praktik ini menunjukkan bagaimana ruang publik dan kewenangan negara dapat dikooptasi untuk kepentingan segelintir orang.
Dugaan itu diungkapkan oleh seorang oknum jaksa di Ambon yang menyebut tiga nama, Iksan Sambo dan satu kerabat lain yang disebut berdomisili dari Kendari dan la bastian Plt kepala LPSE.
“Saat itu beta tanya dia (red-sambo) ose (kamu) telibat dalam proyek itu lai, lalu dia bilang (iyo beta lai),” kata Oknum jaksa itu.
Mirisnya, oknum jaksa tersebut juga perna bertugas di Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat.
Klaim ini diperkuat oleh pengakuan seorang ASN Pemda SBB yang sebelumnya telah menyuarakan persoalan serupa.
Menurut ASN tersebut, sedikitnya lima proyek air bersih serta satu proyek di Dinas Kesehatan diduga diatur oleh keluarga Bupati. Lebih buruk lagi, intervensi terhadap panitia dan pejabat teknis diduga dilakukan secara langsung.
“Katong ditekan, kalau tidak ikut dia pung mau, proyek bisa dibatalkan,” ungkap ASN itu merujuk pada dugaan tekanan dari Iksan Sambo dan Kepala LPSE, Bastian. Dalam pesan WhatsAppnya yang di terima Infomalukunews,com. Rabu (02/07/2025) lalu.
Jika benar terjadi, pola ini bukan sekadar penyimpangan administratif, ini adalah nepotismei dan juga bentuk korupsi struktural.
Praktik seperti ini berpotensi merusak kompetisi sehat, menyingkirkan perusahaan yang kompeten, serta menciptakan sistem pemerintahan yang rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan.
Yang lebih disayangkan, publik SBB yang seharusnya menjadi penerima manfaat dari proyek-proyek air bersih dan layanan kesehatan justru bisa menjadi korban, baik melalui pekerjaan yang tidak berkualitas maupun kerugian keuangan negara.
Kasus seperti ini menuntut respons cepat dan sikap tegas dari Bupati SBB, diam bukan pilihan, pembiaran hanya akan memperkuat dugaan bahwa lingkar kekuasaan di SBB telah menjadi ruang eksklusif yang tidak tersentuh oleh prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Sumber ASN tersebut bahkan mengingatkan bahwa Kabupaten Seram Bagian Barat “bukan milik pribadi,” tetapi milik seluruh masyarakat SBB.
Pernyataan yang sederhana namun menggambarkan kekecewaan mendalam terhadap cara kekuasaan dijalankan.
Sumber ASN itu juga menyebutkan, sedikitnya ada lima paket proyek yang digarap keluarga Bupati.
“Lima proyek itu yakni, Air Bersih Desa Buano Selatan, Air Bersih Desa Manusa, Air Bersih Desa Waesala, Air Bersih Desa Sole Air bersih desa tuniwara, Air bersih desa iha Dan ada juga paket proyek yang sekarang lagi Ditenderkan di dinas kesehatan yang diatur oleh Iksan Sambo dan Bastian,” pungkasnya.
Kini, publik menunggu, Apakah dugaan ini akan diusut tuntas? Atau justru kembali tenggelam tanpa kejelasan seperti banyak kasus serupa di daerah? SBB membutuhkan jawaban. Dan publik berhak tahu. (IM-03).
