Infomalukunews.com, Ambon, Maluku, — Anggota Komisi III DPR RI Marcy Chriesty Barends menyentil kayu-kayu Ilegal hasil pembalakan liar di hutan gunung di Maluku sering lolos dari Maluku namun tertahan di Surabaya. Ia lantas mempertanyakan kinerja Polda Maluku yang menjaga perairan di Maluku.
Ia mengatakan penyelundupan kayu-kayu ilegal dari Maluku ke Surabaya terjadi selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir ketika diklaim masih duduk di komisi VII.
“Termasuk kasus-kasus pembalakan liar pak kapolri, kasus-kasus pembalakan liar selama saya ada di komisi tujuh selama sepuluh tahun lamanya banyak kayu-kayu ilegal yang keluar dari Maluku bisa kelolosan,”ujarnya saat rapat bersama Komisi III dan Kapolri, Senin (26/1).
Politisi besutan Megawati Soekarno Putri itu lantas heran kenapa kayu-kayu ilegal hasil pembalakan liar di Maluku tersebut bisa lolos begitu saja tanpa pengawasan padahal perairan Maluku dijaga ketat anggota Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Dirpolairud) Polda Maluku.
“Padahal ada Dirpolairud,”kata dia.
Sejauh ini, kata dia pihaknya intens melakukan koordinasi dengan pihak Gakkum LHK atau Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjaga kelestarian lingkungan dan hutan untuk memantau aktivitas kapal-kapal pengangkut kayu ilegal dari Maluku masuk ke Surabaya.
Berkat koordinasi dengan Gakkum LHK kapal-kapal yang yang membawa kekayaan alam dari Maluku akhirnya berhasil tertangkap dan tertahan di pelabuhan Surabaya, Jawa Timur. Meski begitu, ia mengklaim saat terpantau melalui JPS kapal-kapal tersebut hilang kontak alias hilang dari permukaan namun kemudian bermunculan kembali.
Ini dilakukan, sambungnya, agar memperkecil potensi buruk penyelundupan kayu-kayu ilegal dari perairan Maluku yang marak terjadi selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir.
“Kita koordinasi dengan Gakkum LHK akhirnya kapal-kapal bisa dipantau begitu JPS hilang, muncul lagi, kemudian pantau lagi dan bisa ditahan di pelabuhan Jawa timur,”imbuh dia.
Ia berharap praktik penyelundupan kayu-kayu Ilegal dari hasil pembalakan liar bisa terkoreksi dan sistim tersebut harus di reformasi dengan tegas dan secara internal.
“Minta tolong Kapolda Maluku, maaf Kapolda Maluku mana, Kapolda Maluku, bisa diatensi ya yang disampaikan ibu Mercy,”kata seorang anggota komisi III DPR RI.(IM-03)
