Infomalukunews.com, Ambon, – Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kota Ambon secara tegas mendesak pencopotan Dandim dan Kapolres Pulau Buru menyusul meningkatnya eskalasi konflik serta lemahnya pengamanan di kawasan tambang ilegal Gunung Botak, Kabupaten Buru.
Sekretaris Umum PC IMM Kota Ambon, Muttaqien Heluth, menilai aparat keamanan gagal menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan terhadap masyarakat.
“Korban terus berjatuhan di kawasan tambang ilegal Gunung Botak. Ini bukti nyata bahwa pengamanan di bawah komando Dandim dan Kapolres sangat lemah. Bahkan kami menerima laporan adanya dugaan pungutan liar di pos-pos pengamanan. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegas Muttaqien dalam keterangannya kepada media, Rabu (17/7/2025).
Selain itu, PC IMM juga menyoroti sikap Kapolres Pulau Buru yang dinilai membiarkan aktivitas tambang ilegal terus berlangsung, meskipun Pemerintah Provinsi Maluku telah menginstruksikan penertiban total terhadap tambang Gunung Botak.
“Sudah ada instruksi jelas dari Pemprov untuk menertibkan tambang ilegal, tapi faktanya tambang terus beroperasi seolah-olah dilindungi. Ini mencederai hukum dan merusak lingkungan serta kehidupan sosial masyarakat sekitar,” tambah Muttaqien.
IMM Kota Ambon menegaskan bahwa pembiaran terhadap aktivitas tambang ilegal bukan hanya bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap tanggung jawab institusi negara. Oleh karena itu, pihaknya mendesak Kapolda Maluku dan Pangdam Pattimura segera mencopot Kapolres dan Dandim Pulau Buru demi memulihkan kepercayaan publik terhadap aparat keamanan di daerah tersebut.
“Kami tidak akan tinggal diam. Jika tidak ada langkah tegas dalam waktu dekat, kami akan mengkonsolidasikan gerakan lebih luas bersama elemen mahasiswa dan masyarakat sipil di Maluku,” pungkasnya (IM-03)
