Infomalukunews.com, Ambon – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Maluku memberikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Ridwan Nurdin dalam memimpin Fraksi Partai NasDem di DPRD Provinsi Maluku. Apresiasi tersebut disampaikan oleh Jovandri A. Kalaimena, Fungsionaris KNPI Maluku, yang menilai posisi strategis tersebut sebagai harapan baru bagi penguatan peran pemuda dalam kebijakan daerah.
Menurut Jovandri, kepemimpinan Ridwan Nurdin di Fraksi NasDem memiliki arti penting, tidak hanya dari sisi politik, tetapi juga dalam konteks konsolidasi gerakan kepemudaan di Maluku.
“Ridwan Nurdin adalah figur pemuda yang memiliki pengalaman organisasi dan politik. Terlebih lagi, beliau juga menjabat sebagai Ketua Wilayah Ansor Maluku, sehingga peluang kolaborasi antara organisasi kepemudaan dan DPRD Maluku semakin terbuka,” ujar Kalaimena.
Ia menambahkan, keterlibatan aktif Ridwan dalam organisasi kepemudaan dan keagamaan menjadi modal sosial yang kuat untuk menjembatani aspirasi generasi muda ke dalam ruang-ruang pengambilan kebijakan di daerah.
Jivandri berharap, kepemimpinan Ridwan di Fraksi NasDem DPRD Maluku dapat mendorong agenda-agenda strategis pemuda, seperti peningkatan kualitas pendidikan, pemberdayaan ekonomi, serta penguatan sumber daya manusia Maluku.
“Dengan posisi beliau sebagai pimpinan fraksi di DPRD sekaligus Ketua Wilayah Ansor Maluku, kami melihat potensi besar terbangunnya kolaborasi KNPI, Ansor, dan legislatif untuk memperjuangkan kepentingan pemuda dan masyarakat Maluku secara luas,” tegasnya.
KNPI Maluku, lanjut Jovandri, siap membangun komunikasi dan sinergi lintas organisasi kepemudaan agar kebijakan daerah yang dihasilkan DPRD benar-benar berpihak pada generasi muda dan pembangunan Maluku yang inklusif serta berkeadilan.
Sebagai informasi, Ridwan Nurdin merupakan anggota DPRD Provinsi Maluku periode 2024–2029 dari Partai NasDem. Selain aktif sebagai legislator, ia juga dikenal aktif dalam gerakan kepemudaan dan organisasi keislaman yang konsisten mendorong nilai kebangsaan, moderasi, dan pemberdayaan masyarakat.(**)
