Infomalukunews.com,Ambon– Karena terindikasi banyak penyimpangan dalam pengelolaan ADD dan DD Tahun anggaran 2020-2024 di Desa Tihulale, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), membuat Inspektorat Kabupaten SBB turun melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran yang digunakan oleh mantan Kades Tihulale serta sejumlah staf.
Data yang di himpun media ini, pemeriksaan terhadap mantan Kades dan staf telah dilakukan beberapa hari kemarin. Ironisnya, banyak sekali ditemukan pengelolaan uang negara miliaran itu tidak tepat sasaran. Proyek-proyek fisik pun dikerjakan tidak selesai namun dalam laporan pertanggungjawaban rampung 100 persen.
Dari Laporan Pertanggungjawaban keuangan, ADD dan DD Tihulale lima tahun berjalan, yakni 2020-2021-2022-2023 dan 2024, terungkap, pajak Desa Tihulale dari lima tahun belum lunas dibayarkan, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dari tahun 2018 sampai 2024 tidak pernah dibayarkan, proyek Pansimas dan pembangunan SMTPI, proyek lapangan bola tahun anggaran 2022 tidak sesuai, tidak membayar pajak DD tahap I dan tahap II tahun 2023, biaya material berupa sertu sebesar Rp.7.juta milik masyarakat belum dibayarkan pada tahun 2022, proyek jalan tani dikerjakan tidak selesai pada tahun 2022, pengadaan anakan rambutan tidak realisasi namun anggaran cair 100 persen, insentif guru TK, serta sejumlah persoalan lain di dalam Desa.
Kepada wartawan, kepala desa Negeri Tihulale, Wairata James Mezak, mengungkapkan, terhadap seluruh item penggunaan ADD dan DD sudah diserahkan ke Inspektorat SBB, tinggal nanti inspektorat melakukan tugasnya sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. Sebab, pihaknya sama sekali tidak mengetahui aliran dana dan pengelolaan uang tersebut, karena baru saja menjabat sebagai kepala Desa di Negeri Tihulale.
“Pada prinsipnya kita minta agar Inspektorat SBB profesional dan transparan dalam melakukan audit anggaran ADD dan DD Tihulale, sebagai warga negara yang baik kita dukung agar persoalan ini cepat diselesaikan. Apalagi dengan adanya salah satu poin visi misi Bupati dan wakil bupati SBB, bahwa perlu adanya pemerintahan yang bersih, adaptif dan kolaboratif, maka hal ini harus dimulai dari tingkat Desa dulu, hingga ke Kecamatan dan Kabupaten,” ungkap James, melalui selulernya, Kamis, (6/3).
Kata dia, selaku kepala desa yang baru dilantik dan bekerja, ia sudah dipanggil memberikan keterangan di Inspektorat dan dalam pemeriksaan pihaknya sudah menjelaskan semua persoalan dengan seksama. Sehingga pihak Inspektorat juga diminta netral dalam melakukan audit terhadap anggaran ini.
“Ini semua karena permintaan rakyat, dan penggunaan ADD dan DD lima tahun terakhir itu sungguh nyata di lapangan kalau digunakan tidak sesuai dengan harapan masyarakat, karena itu, kita harap ada sikap profesional dan transparan pihak Inspektorat, dan jika memang dikemudian hari sudah selesai diaudit, kita harap hasilnya secepatnya ditindaklanjuti ke aparat penegak hukum, baik itu Kejari SBB atau pun Polres SBB, sehingga siapa yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, biar dia bertanggungjawab atas perbuatannya, itu harapan kita,”pungkasnya(TIM-IM)
