Infomalukunews.com. Ambon–Komisi II dan Komisi III DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah instansi terkait di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku, Kamis (05/03/2026).
Rapat ini dilakukan guna memastikan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat serta menjaga stabilitas pasokan menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berkaitan langsung dengan penyediaan dan distribusi kebutuhan pokok serta energi di wilayah Maluku.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku yang juga Koordinator Komisi III, Johan Lewerissa, menyampaikan bahwa kondisi geopolitik global saat ini turut mempengaruhi pergerakan harga komoditas internasional, khususnya minyak, yang berdampak pada dinamika pasokan di dalam negeri.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD sangat penting untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan maupun lonjakan harga yang tidak terkendali di tengah meningkatnya permintaan masyarakat menjelang hari raya.
“Kita memahami bahwa menjelang hari raya, permintaan masyarakat akan meningkat secara signifikan. Karena itu, semua pihak harus berperan aktif memastikan pasokan bahan pokok, energi, bahan bakar minyak (BBM), dan listrik tetap tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat,” ujar Johan.
Ia menegaskan, selain memastikan ketersediaan pasokan, DPRD juga berkomitmen mengambil langkah tegas terhadap berbagai praktik yang merugikan masyarakat, seperti penimbunan barang maupun upaya mencari keuntungan pribadi dengan memanfaatkan momentum perayaan keagamaan.
“Kepastian dan transparansi informasi dari pemerintah sangat dibutuhkan masyarakat. Kami tidak akan mengizinkan ada pihak yang mencoba memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan sendiri,” tegasnya.
Johan berharap rapat koordinasi tersebut dapat memperkuat sinergi antar lembaga sehingga seluruh masyarakat Maluku dapat merayakan Idul Fitri dengan aman, lancar, dan penuh kedamaian.
Dalam kesempatan itu, masing-masing perwakilan instansi turut memaparkan kesiapan yang telah disiapkan, mulai dari pengamanan jalur distribusi, mekanisme pengawasan harga di tingkat daerah, hingga skenario mitigasi apabila terjadi gangguan pada rantai pasokan kebutuhan masyarakat.(IM-06).
