Infomalukunews,com, Ambon–Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur, telah melakukan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) Perkara Tindak Pidana Kehutanan dari Penyidik PNS Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Maluku dan Papua kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur atas nama Tersangka AB, Tersangka S, Tersangka BT, Tersangka MAT, Tersangka AO, Tersangka MR alias G, dan Tersangka AT alias O.
Hal itu disampaikan Kasi Humas dan Kejati Maluku Ardy, Selasa 25/02/25, dirinya menyebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur Ahmad Latupono, S.H., M.H., Fauzan Machmud, S.H., dan Vicky Gusti Perdana, S.H., telah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti Perkara Tindak Pidana Kehutanan.
“Peristiwa ini bermula sekira pada tanggal 21 September 2024, saat tim Operasi Pengamanan Hutan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua, melaksanakan kegiatan Operasi Pengamanan Hutan di Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA) Sungai Nif Kabupaten Seram Bagian Timur,” jelasnya
Dimana kata Ardy, dari kegiatan tersebut ditemukan adanya aktifitas penebangan dan pengolahan kayu di KSA/KPA Sungai Nif sehingga bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
“Akibat perbuatan tersebut para Tersangka disangkakan melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Paragraf 4 Pasal 37 angka 12 Pasal 82 ayat 1 huruf c Jo,” ungkapnya
Selanjutnya, paragraf 4 Pasal 37 angka 3 Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan/atau Pasal 87 ayat (3) Jo. Pasal 12 huruf m Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan sebagaimana telah diubah Paragraf 4 Pasal 37 angka 3 Pasal 12 huruf m Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
“Bahwa terhadap Tersangka dilakukan Penahanan Rutan Wahai selama 20 hari dari tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025 . Sekaligus penuntut Umum Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur segera mempersiapkan administrasi guna melimpahkan perkara tersebut pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa,” pungkasnya.(IM-06).
