Hormati Putusan MK, Polri Tarik Pati Dalam Masa Orientasi Alih Jabatan di Kementerian

- Publisher

Thursday, 20 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Infomalukunews.com, Jakarta — Polri menegaskan komitmennya untuk menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU/XXIII/2025 tanggal 13 November 2025. Hal tersebut disampaikan Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, Kamis (20/11/2025).

Brigjen Pol. Trunoyudo menjelaskan bahwa merujuk putusan tersebut, Kapolri telah membentuk tim Kelompok Kerja (Pokja) untuk melakukan kajian cepat terhadap implikasi Putusan MK agar tidak terjadi multitafsir dalam proses pelaksanaannya.

“Polri sangat menghormati putusan MK. Untuk itu, Kapolri telah membentuk Pokja yang bertugas melakukan kajian cepat dan mendalam, sehingga implementasi putusan ini dapat berjalan dengan tepat dan tidak menimbulkan multitafsir,” ujar Karo Penmas.

Kajian tersebut dilaksanakan melalui koordinasi dan konsultasi dengan kementerian serta lembaga terkait. Pokja juga mengkaji prinsip-prinsip pengalihan jabatan anggota Polri di luar struktur organisasi Polri.

Brigjen Pol. Trunoyudo menegaskan bahwa pengalihan jabatan anggota Polri di luar struktur Polri merupakan bentuk kerja sama yang diawali adanya permintaan resmi dari kementerian, lembaga, badan, komisi, atau organisasi internasional yang membutuhkan penugasan personel Polri.

“Berdasarkan pertimbangan tersebut, Polri melakukan penarikan Pati Polri yang sedang dalam proses orientasi dalam rangka alih jabatan di Kementerian UMKM untuk kembali di lingkungan Polri dalam rangka pembinaan karir atas nama Irjen Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono S.I.K M.Si. berdasarkan surat Kapolri tanggal 20 November 2025.,” jelas Brigjen Pol. Trunoyudo.

Ia menambahkan bahwa Pokja akan terus bekerja secara simultan dan intensif untuk memastikan langkah-langkah Polri selaras dengan ketentuan hukum dan kepentingan bangsa.

“Tim Pokja secara simultan tetap melakukan koordinasi, kolaborasi, dan konsultasi dengan lembaga terkait. Ini adalah komitmen Polri untuk menjalankan keputusan hukum secara konsisten demi kepentingan bangsa dan negara,” tutupnya.(IM-03)

Berita Terkait

DPRD Maluku Kawal Kasus Kematian Pratu Andi Syarif Bugis hingga Tuntas
Arjun Booy Bantah Penolakan Kunjungan Gubernur Maluku Atas Nama Pemuda Ambalau, Tegaskan Komitmen Pembangunan Jalan lingkar
POLDA MALUKU PERKUAT MITIGASI KARHUTLA, 300 PERSONEL OPERASI AMAN NUSA II SALAWAKU DISIAGAKAN
DPRD Maluku Terima Aspirasi Mahasiswa, Dugaan Pelanggaran Tambak Udang dan Tuntutan terhadap Wagub Bakal Dikaji
Anos Yermias Desak Evaluasi Terbuka Program Irigasi Perpompaan di Maluku
Wattimena Apresiasi TMMD ke-130, Pembangunan Dusun Seri Jadi Bukti Kolaborasi TNI dan Rakyat
Tim SAR Tual Sempat Lakukan Pencarian, Warga Tanimbar Kei Ditemukan Selamat
BURSA KETUA DEMOKRAT MALUKU MEMANAS! REKAM JEJAK HUKUM TAHER HANUBUN JADI SOROTAN JELANG MUSDA.
Berita ini 40 kali dibaca

Berita Terkait

Saturday, 14 November 2026 - 06:50 WIT

DPRD Maluku Kawal Kasus Kematian Pratu Andi Syarif Bugis hingga Tuntas

Saturday, 14 November 2026 - 06:44 WIT

Arjun Booy Bantah Penolakan Kunjungan Gubernur Maluku Atas Nama Pemuda Ambalau, Tegaskan Komitmen Pembangunan Jalan lingkar

Friday, 13 November 2026 - 12:40 WIT

POLDA MALUKU PERKUAT MITIGASI KARHUTLA, 300 PERSONEL OPERASI AMAN NUSA II SALAWAKU DISIAGAKAN

Friday, 13 November 2026 - 00:45 WIT

DPRD Maluku Terima Aspirasi Mahasiswa, Dugaan Pelanggaran Tambak Udang dan Tuntutan terhadap Wagub Bakal Dikaji

Friday, 13 November 2026 - 00:31 WIT

Anos Yermias Desak Evaluasi Terbuka Program Irigasi Perpompaan di Maluku

Berita Terbaru