Infomalukunews.com, Ambon –Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Maluku melalui Kepala Bidang Buru dan Tani, Rizki Rumadan, menegaskan bahwa Gubernur Maluku adalah pemimpin bagi semua umat, semua kalangan, dan seluruh elemen masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama, suku, maupun golongan.
Dalam pernyataannya, Rizki menyampaikan bahwa tudingan yang menyebut Gubernur Maluku sebagai pemimpin yang tidak toleran dan cenderung pilih kasih merupakan narasi yang tidak berdasar dan berpotensi memperkeruh ruang publik.
“Sebagai kepala daerah di Provinsi Maluku, Gubernur memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melayani seluruh warga tanpa diskriminasi. Prinsip ini bukan hanya amanat moral, tetapi juga amanat hukum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 tentang persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan,” tegas Rizki.
Menurutnya, dalam konteks sosial kemasyarakatan di Maluku yang plural dan memiliki sejarah panjang dinamika sosial, kepemimpinan yang mengedepankan toleransi adalah keniscayaan. Ia menilai bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah daerah selama ini tidak dapat secara simplistik ditarik menjadi kesimpulan sebagai bentuk keberpihakan sektarian.
Rizki juga mengingatkan bahwa kritik terhadap pemerintah adalah bagian dari demokrasi, namun harus disampaikan secara objektif, berbasis data, dan tidak memanfaatkan isu agama atau identitas untuk membangun opini yang menyesatkan.
“Jika ada kebijakan yang dinilai belum maksimal, mari kita kritik secara substantif—misalnya dari sisi efektivitas anggaran, pemerataan pembangunan, atau pelayanan publik. Namun menyematkan stigma intoleran tanpa bukti konkret justru merusak semangat persaudaraan orang basudara yang selama ini kita jaga,” ujarnya.
DPD IMM Maluku memandang bahwa kepemimpinan yang inklusif tercermin dari upaya menjaga stabilitas daerah, membuka ruang dialog lintas agama, serta memastikan program pembangunan menyentuh berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil.
Lebih lanjut, Rizki menekankan bahwa organisasi kemahasiswaan seperti IMM memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga objektivitas wacana publik. Kritik boleh keras, tetapi harus tetap dalam koridor etika, rasionalitas, dan semangat persatuan.
“Kami percaya bahwa Gubernur Maluku adalah pemimpin semua umat dan semua golongan. Jika ada persepsi berbeda, mari diuji dengan data dan fakta, bukan asumsi. Maluku membutuhkan energi kolektif untuk membangun, bukan polarisasi berbasis sentimen,” tutupnya.(**)
