Infomalukunews.com, Seram Bagian Timur —11/4/2026, Kondisi jalan rusak dan tergenang air di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) kini tak sekadar dikeluhkan, tetapi sudah memicu kemarahan publik. Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) menilai pemerintah daerah dan Satker III Provinsi Maluku terkesan lamban, bahkan abai terhadap keselamatan masyarakat.
Ketua SEMMI, Nyong A. Rumagutawan, secara tegas menyuarakan kritik keras atas buruknya infrastruktur jalan yang hingga kini belum mendapat penanganan serius. Ia menilai kerusakan yang terjadi bukan lagi persoalan teknis biasa, melainkan bentuk nyata kelalaian pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Di lapangan, kondisi jalan terlihat rusak parah—lubang menganga, batu lepas, serta genangan air yang menutupi badan jalan menjadi “jebakan” bagi pengguna jalan. Situasi ini sangat berisiko, terutama bagi pengendara roda dua yang setiap saat terancam kecelakaan.
Lebih memprihatinkan, genangan air membuat lubang jalan tidak terlihat, memperbesar potensi kecelakaan. Dampaknya pun meluas, tidak hanya membahayakan keselamatan, tetapi juga melumpuhkan aktivitas masyarakat, termasuk distribusi barang dan mobilitas warga.
“Ini bukan lagi sekadar keluhan, ini sudah darurat keselamatan. Jangan tunggu ada korban baru bergerak,” tegas Rumagutawan.
SEMMI mendesak Pemda SBT dan Satker III Provinsi Maluku untuk segera turun langsung ke lokasi dan mengambil langkah cepat. Tidak hanya perbaikan sementara, tetapi juga solusi permanen melalui peningkatan kualitas jalan dan pembangunan sistem drainase yang memadai agar genangan tidak terus berulang.
Menurut SEMMI, lambannya penanganan justru memperlihatkan lemahnya komitmen pemerintah terhadap pelayanan publik. Infrastruktur jalan sebagai urat nadi ekonomi dan sosial seharusnya menjadi prioritas, bukan dibiarkan rusak tanpa kepastian.
Jika tidak ada tindakan konkret dalam waktu dekat, SEMMI memastikan akan mengambil langkah lebih jauh dengan menggelar aksi protes sebagai bentuk tekanan terhadap pemerintah.
Situasi ini menjadi ujian serius bagi Pemda SBT dan Satker III Provinsi Maluku: apakah mampu menjawab kebutuhan masyarakat, atau terus membiarkan persoalan mendasar ini berlarut tanpa solusi nyata.(IM-03)
