InfomalukuNews,Ambon- Aparat Penegak Hukum (APH) baik itu Kejaksaan Negeri (Kejari) Seram Bagian Barat (SBB), Polres SBB, Ditreskrimsus Polda Maluku, maupun Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, didesak mengusut kasus dugaan korupsi ADD dan DD Riring, Kecamatan Taniwel, Seram Bagian Barat (SBB).
Hal ini perlu dilakukan karena terindikasi dalam pengelolaan anggaran negara tersebut marak terjadi korupsi. Bahkan diduga ada dua orang mantan pimpinan yang punya perbuatan yang menyebabkan banyak proyek dibangun dalam desa tidak selesai.
Dua orang mantan pimpinan itu yang juga bersaudara itu adalah Mantan Pejabat Desa Riring periode 2019 – 2022, Krestian Lumaesan, kini selaku Pejabat Kepala sekolah SMA 4 Negeri Seram Barat kecamatan Taniwel aktif dan Kepala Desa Riring periode 2022 – 2027 bersama staf dan BPD Desa Riring.
Menurut salah satu tokoh Desa Riring yang tidak mau disebut namanya kepada Media ini 21/5/2025 menjelaskan bahwa, pengelolaan keuangan desa Riring indikasi kuat disalah gunakan tidak tepat sasaran mulai dari tahun 2019 -2024.
Beberapa program yang tidak jalan terealisasi dan belum maksimal, diduga sebagian besar fiktif dikarenakan beberapa item program tidak selesai dikerjakan seperti MCK untuk semua Kepala Keluarga (KK) di Desa Riring, hanya menyisahkan lobang-lobang mangkrak padahal anggaran untuk MCK ini dianggarkan dua kali dengan anggaran Rp. 800 juta lebih. Ada juga pekerjaan Bengkel mangkrak dikarenakan anggaranya tidak diberikan seutuhnya untuk pengelola bengkel, pakaian adat yang sampai sekarang tidak dilihat keberadaanya, pembangunan perumahan yang tidak transparan dan upah tukang belum dibayarkan hingga sekarang, air bersih yang dikerjakan asal-asal asalan, ada aset desa seperti motor Desa juga di jual belikan.
“Ada juga BUMDES desa Riring berupa Mobil Truk Dam dari tahun 2019-2025 diduga ada keuntungan yang diambil oleh pihak Kepala Desa, pemerintah Desa dan pihak lainnya tentang uang stor mobil milik Bumdes perbulan yang selama ini beroperasi. Badan pengurus Bumdes Riring tidak melibatkan Pengurus Bumdes dengan alasan Pengurus bumdes sudah lama tidak aktif,” jelas sumber itu.
“Karena itu kami meminta inspektorat SBB, Kejaksaan Negeri Piru dan Ditreskrimsus Polda Maluku, Polres SBB, DPRD SBB dan Bupati SBB segera melakukan pemeriksaan dan investasi khusus terkait dana Desa dan alokasi Dana Desa Riring dari tahun 2019 – 2024 karena sampai saat ini tidak terjadi keterbukaan dan pembangunan yang baik dan jalan sesuai dengan anggaran sebesar Rp 1 .300.000. miliar rupiah lebih,” jelasnya.
“Kami sangat menyesal dan kecewa terhadap pembangunan, kemiskinan, ketertingalan dan sebagainya terhadap Desa kami. Oleh sebab itu kami juga menerima kenyataan anggaran Negara yang begitu besar,
Ada beberapa program pemberdayaan masyarakat lewat pembuatan kebun keladi, masyarakat diiming – Imingkan diberikan anggaran Rp.500 ribu tidak juga realisasi,” jelasnya.
Menurut sumber itu, Desa Riring di bawah kepemimpinan masa kepemimpinan pejabat Desa Riring Krestian Lumaesan yang juga kepala Sekolah SMA Negeri 4 SBB dari tahun 2019- 2022 dan Kepala Desa defenitif Misalnya Lumaesan dari tahun 2022- 2027 saat ini tidak ada perubahan yang signifikan di desa padahal anggaran dana Desa sudah begitu besar dicairkan.
” Kami menduga ini fiktif karena tidak ada spanduk transpransi anggaran dana Desa didepan kantor Desa setiap tahun anggaran itu dicairkan,” pungkas sumber itu.(IM-03)
