Infomalukunews.com, Ambon–Aliansi Mahasiswa Buru Selatan (AMBS) gelar aksi demostran didepan kantor DPRD Provinsi Maluku, Rabu (11/06/2025).
Aksi yang dipimpin Kordinator Aksi (Korlap), Arto Nurlatu itu terkait masalah jalan penghubung di Kabupaten Buru Selatan (Bursel) lebih khusus di Jalan Namrole-Leksula.
Pasalnya, Proyek jalan tersebut menelan anggaran sebesar Rp, 140 miliar, namun hingga saat ini belum dikerjakan tuntas oleh pihak BPJN Maluku.
“Kami berharap, DPRD Maluku panggil dan evaluasi kepala BPJN Maluku, terkait perkerjaan jalan Nasional di Kabupaten Buru Selatan, lebih tepat di jalur Leksula-Namrole,” ungkap Nurlatu.
Dirinya meminta, agar DPRD Maluku mendesak BPJN Maluku segera menyelesaikan jalan Namrole-Leksula.
“Selain itu kami juga meminta DPRD Maluku untuk panggil dan mengevaluasi kinerja PT Cakrawala Multi Perkasa atas proses pekerjaan proyek jalan di kecamatan Namrole Leksula,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, wakil Komisi III DPRD Maluku Rovik Akbar Afifudin menyebut, temuan demonstran tak hanya bisa diklarifikasi secara begitu saja, tetapi harus dilakukan tinjauan langsung dilapangan.
“Merespons sikap adik-adik demonstran, ada dua hal dalam pendapat saya, pertama; apakah kerusakan jalan dan tidak diaspal masuk kontrak atau tidak.
Kedua, alasan tahun jamak sangat administratif. Ada yang tidak beres, Rp. 1400 M. Harus direncanakan dengan baik. Ini anggaran besar,” ucapnya.
Menurutnya, persoalan yang merugikan rakyat ini akan dikonsolidasikan bersama anggota Komisi III lain.
“Dalam waktu dekat, Komisi III memiliki agenda kerja di Kabupaten Buru, dalam kesempatan itu, dirinya akan menyarankan agar seluruh anggota Komisi III turun ke titik-titik ruas jalan yang dilaporkan tersebut, Saya akan meminta dari teman-teman komisi agar kita bisa sekalian turun ke lokasi pembangunan jalan ini dalam agenda kita di Buru. Biar semua tervalidasi dan terverifikasi,” pungkasnya.
Terpisah, Satker BPJN Maluku Abdul Hamid Payapo, saat dikonfirmasih menyatakan, Pekerjaan tersebut hingga saat ini mesih terus berjalan.
“Jalan itu sampai saat ini bekerja, kontraknya berakhir 25 Juli 2025, Kalau pun melampui 25 Juli akan dikenakan denda sesuai hukum kontrak, karena pekerjaan ini sesuai kontrak perusahan,” ucapnya singkat.
Sementara itu, kontraktor pada pekerjaan tersebut menyatakan, pekerjaan itu sudah tiga kali menyesuaikan kontrak (Addendum).
“Sudah tiga kali Addendum pak,” singkatnya. (IM-03).
