InfoMalukuNews.com, Ambon – Kepercayaan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, terhadap M. Rany Tualeka untuk memimpin Perusahaan Daerah (PD) Panca Karya dinilai salah sasaran. Kinerja pimpinan perusahaan daerah tersebut kini kembali menuai sorotan,
Bagaimana PD panca karya mau maju sementara pimpinan tidak punya tanggung jawab dalam realisasi janjinya kepada masyarakat,hal ini sangat berpengaruh kedapan karena harapan masyarakat belum realisasi disaat janji pada saat kampanye.
belum terealisasinya janji pengoperasian KMP Bahtera Nusantara 02.
Sorotan keras itu disampaikan aktivis asal Kota Tual, Farhat Rettob, kepada media InfoMalukuNews.com, Rabu (18/11/2026). Ia mengaku menyesalkan keputusan Gubernur Maluku yang memberikan kepercayaan kepada M. Rany Tualeka untuk memimpin PD Panca Karya.
Menurut Farhat, berbagai persoalan internal perusahaan,
Saya sangat menyesalkan langkah Gubernur Maluku mengangkat M. Rany Tualeka sebagai Direktur Panca Karya. Berbagai persoalan internal, terutama menyangkut hak, Ini harus menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah,” tegas Farhat.
Tak hanya persoalan internal, Farhat juga menyoroti janji pengoperasian KMP Bahtera Nusantara 02 yang sebelumnya ditargetkan kembali beroperasi pada Agustus 2026. Namun, hingga 18 November 2026, masyarakat masih menunggu kepastian kapan kapal tersebut benar-benar kembali melayani penumpang.
Padahal, kapal tersebut memiliki peran penting dalam menunjang konektivitas transportasi laut pada rute Ambon–Banda–Tua Ketersediaan armada sangat dibutuhkan masyarakat, terutama menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).
Sebelumnya, pada Juli hingga Agustus 2026, Komisi III DPRD Maluku bersama jajaran direksi Panca Karya telah mendorong penyelesaian perbaikan kapal agar dapat kembali beroperasi pada pertengahan Agustus 2026. Namun, proses perbaikan mesin mengalami kemunduran karena menunggu pengiriman mesin pengganti dari Surabaya.
Selanjutnya, pada 9 September 2026 dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kesiapan kapal, dengan rencana uji coba laut atau sea trial pada 17 September 2026. Meski demikian, kepastian hasil uji coba dan jadwal operasional kapal masih perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
“Transportasi laut ini sangat dibutuhkan masyarakat. Apalagi menjelang Natal dan Tahun Baru, mobilitas masyarakat dari Ambon menuju Banda hingga Tual semakin membutuhkan kepastian pelayanan. Jangan sampai masyarakat terus menunggu kapal yang sebelumnya dijanjikan segera beroperasi,” ujarnya.
GUBERNUR DIMINTA EVALUASI DAN GANTI DIREKTUR
Atas kondisi tersebut, Farhat secara tegas meminta Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa segera melakukan evaluasi terhadap jabatan M. Rany Tualeka sebagai Direktur PD Panca Karya.
Menurutnya, evaluasi kepemimpinan penting dilakukan agar persoalan perusahaan tidak terus berlarut-larut dan justru menjadi beban bagi Gubernur yang telah memberikan kepercayaan kepada jajaran direksi.
“Saya meminta Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa segera mengevaluasi jabatan Direktur Panca Karya. Jangan sampai kepercayaan yang diberikan justru menjadi beban bagi Gubernur. Masih banyak tokoh dan figur berpengalaman yang dinilai mampu memimpin serta membenahi perusahaan daerah ini,” tegasnya.
Farhat juga meminta agar evaluasi tidak sebatas melihat laporan administratif, tetapi harus menyentuh kinerja nyata manajemen, mulai dari penyelesaian persoalan hak karyawan, pengelolaan armada kapal, hingga realisasi target pelayanan transportasi laut kepada masyarakat.
Selain itu, Komisi III DPRD Maluku didesak menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dengan meminta penjelasan terbuka dari jajaran direksi terkait perkembangan perbaikan KMP Bahtera Nusantara 02, hasil sea trial, kepastian jadwal operasional, serta persoalan pembayaran gaji karyawan.
Masyarakat berharap Pemerintah Provinsi Maluku tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan tersebut. Sebab, keberadaan Panca Karya sebagai perusahaan milik daerah semestinya mampu memberikan pelayanan transportasi yang maksimal sekaligus menjamin pengelolaan perusahaan secara profesional.
Hingga berita ini diterbitkan, media ini masih membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Direktur PD Panca Karya, M. Rany Tualeka, maupun Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.(red)






