Infomalukunews.com,Ambon — Direktur Eksekutif Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Indonesia, Ali Rumauw, SH, mengapresiasi kinerja Plt. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku, Muh. Ulwan Talaohu, dalam mendorong percepatan penanganan infrastruktur jalan dan jembatan di Provinsi Maluku, khususnya di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).
Ali kepada media ini, selasa (18/8/26) menilai, kepemimpinan Muh. Ulwan Talaohu sebagai putra Maluku yang kini dipercaya memimpin BPJN Maluku menunjukkan adanya rasa memiliki terhadap daerah serta kepedulian terhadap berbagai persoalan infrastruktur yang selama ini menjadi kebutuhan masyarakat.
Menurut Ali, apresiasi tersebut tidak hanya diberikan karena posisi Ulwan sebagai putra Maluku, tetapi terutama karena adanya langkah konkret untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan pembangunan infrastruktur.

“Kami mengapresiasi kinerja Plt Kepala BPJN Wilayah Maluku, Muh. Ulwan Talaohu. Sebagai putra Maluku, beliau memiliki rasa memiliki terhadap daerah. Yang terpenting adalah bagaimana semangat tersebut diwujudkan melalui kerja nyata untuk menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya dalam pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan di Seram Bagian Timur,” ujar Ali.
Ali yang juga merupakan putra Seram Bagian Timur secara khusus mengapresiasi langkah BPJN Maluku membangun komunikasi dan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten SBT dalam menyelaraskan kebutuhan pembangunan daerah dengan program infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Hal tersebut dinilai penting mengingat kondisi geografis SBT yang membutuhkan dukungan infrastruktur konektivitas untuk membuka akses antarkawasan, memperlancar mobilitas masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
BPJN Maluku dan Pemkab SBT Perkuat Sinergi
Sebelumnya, BPJN Maluku bersama Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur memperkuat sinergi dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur jalan serta jembatan di wilayah SBT.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan kebutuhan pembangunan daerah dengan program pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Dalam pertemuan itu, Plt. Kepala BPJN Maluku Muh. Ulwan Talaohu hadir bersama sejumlah pejabat dan jajaran teknis, di antaranya Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan (KPIJ) Yade Trianto, Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan (PJJ) Mezach Rhulessin, Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Maluku Toce Leuwol, Kepala Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) Provinsi Maluku Julia O. Joris, PPK 2.6 Provinsi Maluku Melkianus Hitijahubessy, serta PPK Perencanaan Stanley R. Tumbelaka.
Sementara dari Pemerintah Kabupaten SBT turut hadir Sekretaris Daerah SBT Ahmad Q. Amahoru, Kepala Dinas PUPR SBT Ramly Sibualamo, Ketua Komisi II DPRD SBT Husin Rumadan, beserta jajaran staf.
Ulwan menegaskan, sinergi antara BPJN Maluku dan Pemkab SBT diperlukan agar perencanaan pembangunan infrastruktur dapat dilakukan secara terpadu, efektif dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Ke depan akan ada sinergitas perencanaan antara Kabupaten Seram Bagian Timur dengan BPJN Maluku. Kita akan terus melakukan koordinasi dalam rangka menyukseskan seluruh program dan mensinergikan pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Seram Bagian Timur,” ujar Ulwan.
Menurutnya, koordinasi antara BPJN Maluku dan Pemkab SBT menjadi bagian penting untuk menyelaraskan kebutuhan pembangunan daerah dengan program pembangunan jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Dengan koordinasi yang lebih kuat, setiap program diharapkan dapat direncanakan secara efektif sehingga pembangunan infrastruktur tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling mendukung dalam membuka akses dan meningkatkan konektivitas antarwilayah.
Infrastruktur Jadi Penggerak Ekonomi SBT
Ali Rumauw menilai, pembangunan jalan dan jembatan memiliki peran strategis bagi masyarakat SBT. Infrastruktur yang memadai tidak hanya mempermudah mobilitas warga, tetapi juga memperlancar distribusi barang dan jasa serta menunjang aktivitas perekonomian masyarakat.
Karena itu, menurut Ali, sinergi antara BPJN Maluku dan Pemkab SBT harus terus diperkuat dan dijaga secara berkelanjutan agar berbagai kebutuhan infrastruktur di daerah dapat ditangani berdasarkan skala prioritas.
“Yang kita harapkan bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi bagaimana infrastruktur tersebut benar-benar memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat. Jalan dan jembatan harus mampu membuka isolasi wilayah, memperlancar arus barang dan orang, serta menjadi penggerak ekonomi masyarakat,” katanya.
Ia berharap koordinasi yang telah dibangun antara BPJN Maluku dan Pemkab SBT dapat menghasilkan program pembangunan yang konkret dan berkelanjutan, terutama pada ruas jalan dan jembatan yang memiliki nilai strategis bagi konektivitas masyarakat.
Ali juga mendorong seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk mendukung langkah tersebut melalui koordinasi dan perencanaan yang matang sehingga program pembangunan dapat berjalan efektif, transparan dan tepat sasaran.
“SBT membutuhkan infrastruktur yang kuat untuk mengejar ketertinggalan dan membuka potensi ekonomi daerah. Karena itu, sinergi BPJN Maluku dan Pemkab SBT harus menjadi kekuatan bersama untuk mempercepat pemerataan pembangunan,” tegasnya.
Sinergi antara BPJN Maluku dan Pemkab SBT diharapkan mampu memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Timur.
Melalui koordinasi yang dilakukan secara berkelanjutan, pembangunan jalan dan jembatan diharapkan tidak hanya meningkatkan aksesibilitas masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu instrumen penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat SBT.(IM-03)






