Ketua Umum Komando HAM Maluku Desak Kejagung Bentuk Tim Khusus Usut Kasus Dugaan Korupsi Bansos Maluku Tengah

- Publisher

Saturday, 1 August 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Infomalukunews.com, Ambon-1 Agustus 2026 – Ketua Umum Komando HAM Maluku, Gani Kelian Alkatiri, mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia segera membentuk Tim Khusus untuk menangani kasus dugaan penyimpangan dan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) di Kabupaten Maluku Tengah yang hingga kini masih dalam proses penanganan di Kejaksaan Negeri Maluku Tengah.

Gani menilai, perkara yang telah bergulir hampir dua tahun tersebut belum menunjukkan perkembangan yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Ia juga menduga kasus tersebut melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah maupun unsur legislatif, sehingga diperlukan penanganan langsung oleh tim independen dari Kejaksaan Agung.

Menurutnya, pertemuan yang dijadwalkan berlangsung di Kejaksaan Agung RI pada Senin mendatang menjadi harapan baru bagi masyarakat Maluku Tengah agar proses penegakan hukum dapat berjalan lebih maksimal.

“Kami berharap Kejaksaan Agung dapat segera membentuk dan menurunkan Tim Khusus dari pusat untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi dana Bansos di Kabupaten Maluku Tengah,” ujar Gani Kelian Alkatiri.

Ia menegaskan, kehadiran Tim Khusus diharapkan mampu menjamin proses pemeriksaan berlangsung secara objektif, profesional, dan transparan, sehingga tidak ada pihak yang mendapat perlakuan istimewa dalam proses hukum.

Menurut Gani, seluruh pihak yang diduga terlibat, baik dari kalangan pejabat pemerintah maupun pihak lainnya, harus diperiksa dan dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Komando HAM Maluku berharap Kejaksaan Agung mengambil langkah konkret demi mempercepat pengungkapan kasus tersebut. Masyarakat Maluku Tengah, lanjutnya, telah menunggu terlalu lama kepastian hukum atas dugaan penyimpangan dana bansos yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat Kabupaten Maluku Tengah, pungkasnya.(IM-03)

Berita Terkait

HAK JAWAB BENDAHARA DPRD KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT.
HUT ke-73 SMP Negeri 1 Dobo, Kadis Pendidikan Kepulauan Aru Luncurkan Empat Aplikasi Digital Berbasis Website
Kasdam XV/Pattimura Resmi Tutup Diklat SPPI KDKMP dan KNMP TA 2026 di Dodik Bela Negara
MALUKU, NTT, PAPUA MERASA TERLUKA! Aparat penegak hukum Segera Tangkap Akmal Maulana.
Ketua TP PKK Ambon Tegaskan Kegiatan PIM Maluku Tidak Gunakan Anggaran Pemerintah
Pastikan Stok Bahan Pokok Aman, Ombudsman RI Tinjau Gudang Bulog Maluku
Ketua DPD KNPI Tual Serahkan Hadiah kepada Pemenang Nominasi Suporter Piala Dunia 2026
Tim SAR Temukan Remaja 15 Tahun Meninggal Dunia di Pesisir Pantai Kabiarat
Berita ini 29 kali dibaca

Berita Terkait

Saturday, 1 August 2026 - 17:04 WIT

HAK JAWAB BENDAHARA DPRD KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT.

Saturday, 1 August 2026 - 16:05 WIT

HUT ke-73 SMP Negeri 1 Dobo, Kadis Pendidikan Kepulauan Aru Luncurkan Empat Aplikasi Digital Berbasis Website

Saturday, 1 August 2026 - 15:59 WIT

Ketua Umum Komando HAM Maluku Desak Kejagung Bentuk Tim Khusus Usut Kasus Dugaan Korupsi Bansos Maluku Tengah

Saturday, 1 August 2026 - 13:30 WIT

Kasdam XV/Pattimura Resmi Tutup Diklat SPPI KDKMP dan KNMP TA 2026 di Dodik Bela Negara

Saturday, 1 August 2026 - 11:17 WIT

MALUKU, NTT, PAPUA MERASA TERLUKA! Aparat penegak hukum Segera Tangkap Akmal Maulana.

Berita Terbaru

Daerah

HAK JAWAB BENDAHARA DPRD KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT.

Saturday, 1 Aug 2026 - 17:04 WIT