Infomalukunews.com, Namrole – Pimpinan DPRD Kabupaten Buru Selatan menerima kunjungan tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku dalam rangka membahas tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Ketua DPRD Kabupaten Buru Selatan dalam suasana yang konstruktif dan penuh semangat membangun sinergi.
Ketua DPRD Kabupaten Buru Selatan Ahmad Umasangaji didampingi Wakil Ketua DPRD Ahmadan Loilatu menerima, rombongan BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Turut hadir mendampingi dalam pertemuan tersebut Inspektur Kabupaten Buru Selatan, S. Salampessy sebagai unsur pengawas internal pemerintah daerah.
Pertemuan ini difokuskan pada pembahasan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK, sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketua DPRD Ahmad Umasangaji menyampaikan bahwa DPRD memiliki komitmen untuk terus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, termasuk memastikan setiap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK mendapat perhatian dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sesuai mekanisme yang berlaku.
“Rekomendasi BPK merupakan bagian penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar setiap rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara tepat dan bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat Kabupaten Buru Selatan,” ujar Ahmad Umasangaji.
Senada dengan itu, Wakil Ketua DPRD Ahmadan Loilatu menegaskan bahwa koordinasi yang baik antara DPRD, Pemerintah Daerah, Inspektorat, dan BPK menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga merupakan langkah nyata dalam memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta membangun kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
Sementara itu, Inspektur Kabupaten Buru Selatan S. Salampessy menyampaikan bahwa Inspektorat terus berperan melakukan pendampingan, pemantauan, dan koordinasi terhadap perangkat daerah guna memastikan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat diselesaikan sesuai target dan ketentuan yang berlaku.
Pertemuan tersebut juga menjadi forum koordinasi untuk menyamakan persepsi mengenai langkah-langkah strategis dalam percepatan penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan, sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah.
Melalui pertemuan ini, DPRD Kabupaten Buru Selatan bersama BPK Perwakilan Provinsi Maluku dan Inspektorat Kabupaten Buru Selatan menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat sinergi pengawasan serta mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.(IM-RB)
