Infomalukunews.com, Seram Bagian Barat – Tokoh masyarakat Maluku, Marsel Maspaitella, SH, mendesak pemerintah daerah SBB untuk segera membuktikan adanya kajian dan studi kelayakan terkait persiapan pembangunan Maluku Integrated Port (MIP) di Waisarissa. Hal ini muncul setelah Bank Dunia memilih Pulau Ambon sebagai lokasi ideal MIP karena telah tersedia kajian dan studi kelayakan yang lengkap.
“Bank Dunia jelas membutuhkan kajian teknis dan studi kelayakan yang bisa dipertanggungjawabkan. Hasil kajian inilah yang membuat mereka memilih Ambon. Sementara di Waisarissa, hingga kini Pemda SBB dan Sekda SBB belum mampu menghadirkan dokumen resmi yang menunjukkan kesiapan lokasi untuk proyek sebesar ini,” ujar Marsel Maspaitella.
Marsel menyoroti bahwa Bupati SBB pernah melakukan perjalanan ke Osaka, Jepang, bersama Gubernur Maluku, untuk menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Shanxi Sheng’an Mining Co., Ltd. dan PT Indonesia Mitra Jaya (IMJ) pada 7 Oktober 2025.
Namun, hingga kini tidak ada bukti kajian dan studi kelayakan oleh Pemda SBB yang menjelaskan kesiapan MIP atau laporan teknis resmi dari perjalanan tersebut.
“Kesiapan Waisarissa harus jelas melalui kajian dan studi kelayakan yang memadai. Tanpa itu, Proyek MIP di Waisarissa hanyalah pepesan kosong,” tegas Marsel.
Ia menekankan pentingnya transparansi dan komunikasi terbuka. Pemda SBB diminta segera menunjukkan dokumen kajian dan studi kelayakan kesiapan MIP, termasuk rencana kesiapan Waisarissa, agar masyarakat dapat menilai secara objektif.
Marsel menambahkan, masyarakat berhak mendapatkan informasi lengkap terkait perencanaan proyek strategis ini. “Tidak cukup hanya ada perjalanan ke luar negeri atau penandatanganan MoU. Pemda SBB harus membuktikan dengan data dan dokumen resmi bahwa Waisarissa siap menjadi lokasi MIP, agar tidak menimbulkan keraguan maupun spekulasi di masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti tanpa kajian dan Studi kelayakan maka sudah pasti Investasi di MIP tidak jalan karna. Setiap proyek besar harus didasarkan pada fakta dan analisis teknis yang matang.
Jika Pemda gagal membuktikan kajian ini maka sudah pasti Rencana MIP di Waisarissa itu tidak pernah ada” ujar Marsel.
Marsel menekankan bahwa publikasi dokumen kajian dan studi kelayakan ke publik menjadi bagian dari tanggung jawab Pemda SBB. “Dengan dibuka ke publik, masyarakat bisa ikut memantau, memberi masukan, dan memastikan proyek ini benar-benar ada untuk rakyat dan rakyat sbb dapat mengawal Proyek Tersebut” pungkasnya.(IM-03)
