Infomalukunews.com, Ambon- Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Maluku, Rimbo Bugis, memberikan penjelasan terkait pernyataan salah satu kader Muhammadiyah yang menyebut gaya kepemimpinan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, mirip dengan Umar bin Khattab.
Rimbo menegaskan bahwa ucapan tersebut tidak dimaksudkan untuk menyamakan aspek keagamaan atau identitas tokoh tersebut.
Menurut Rimbo, perbandingan dengan tokoh sejarah adalah hal yang biasa dilakukan untuk menggambarkan karakter seorang pemimpin.
“Yang dimaksud hanya soal sifat dan ketegasan. Banyak tokoh besar dijadikan contoh karena nilai-nilainya, bukan karena agamanya. Jadi ini murni soal karakter kepemimpinan, bukan soal keyakinan,” jelas Rimbo, Rabu (3/12/2025).
Lanjut Rimbo, menyebut tokoh sejarah sebagai contoh bukan berarti mengaitkan pemimpin saat ini dengan aspek religius. Tujuannya hanya menunjukkan sifat positif yang dianggap mirip.
Ia juga menambahkan, jika Pemuda Muhammadiyah menjadikan Umar bin Khattab sebagai pembanding, itu justru menunjukkan bahwa sosok Umar memang merupakan salah satu tokoh teladan dalam nilai-nilai kepemimpinan di Muhammadiyah.
Nilai seperti kejujuran, keberanian, amanah, dan pembelaan terhadap kepentingan rakyat dianggap relevan dan universal untuk dijadikan rujukan.
“Kalau pun ada yang menyamakan dengan Khalifah Umar bin Khattab, itu karena Umar memang tokoh panutan dalam banyak literatur kepemimpinan di Muhammadiyah. Yang diambil itu nilai universalnya, bukan identitas agamanya,” tegas Rimbo.
Sebelumnya, Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Maluku Bidang Politik dan Kebijakan Publik, Wandri Makassar, mengatakan bahwa Gubernur Hendrik memiliki ketegasan dan kesederhanaan yang mengingatkannya pada Umar bin Khattab.
“Kalau dalam konteks kepemimpinan, beliau tegas, jujur, sederhana, dan cerdas,” ujar Wandri.
Wandri juga menyebut bahwa Gubernur Hendrik tetap menunjukkan komitmen kepada masyarakat meski menghadapi berbagai kritik, termasuk ketika mengambil langkah pinjaman daerah demi kebutuhan publik.
Ia menilai fokus pemerintah provinsi dalam pembangunan infrastruktur adalah bukti perhatian gubernur terhadap pelayanan ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan.
Sekadar diketahui, klarifikasi ini disampaikan setelah pemberitaan penilaian kader Muhammadiyah tersebut mendadak memicu polemik di sejumlah grup WhatsApp.(IM-03)
